HENTIKAN PERMAINAN KOTOR BBM SUBSIDI! PRESIDEN PRABOWO: Mafia BBM Harus Diberantas, Jangan Korbankan Rakyat
JAKARTA – WARTA POLRI | Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras dan tanpa kompromi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam pidato tegasnya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Prabowo menyampaikan bahwa subsidi energi adalah hak rakyat kecil dan tidak boleh dijadikan lahan permainan kotor demi keuntungan pribadi. Selasa,9/9/2025.
“Saya tegaskan, BBM subsidi harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Jangan sampai hak rakyat kecil dirampok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Subsidi dari negara ini bukan untuk mereka yang mampu, bukan untuk mafia, dan bukan untuk SPBU yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan cara kotor,” tegas Prabowo, disambut tepuk tangan anggota dewan.
Pernyataan ini menjadi sorotan tajam di tengah maraknya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang kian meresahkan masyarakat. Tak sedikit laporan dari berbagai daerah yang mengungkap adanya dugaan kolusi antara oknum SPBU dan mafia BBM, yang menyulap BBM subsidi untuk kepentingan industri dan komersial, bukan untuk rakyat miskin yang sangat membutuhkannya.
Presiden Prabowo secara eksplisit memerintahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak ragu membasmi mafia BBM bersubsidi, tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan bahwa praktik culas ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan penghinaan terhadap keadilan sosial.
“Saya minta kepada seluruh aparat penegak hukum BASMI mafia BBM. Jangan ada toleransi, jangan ada pembiaran, apalagi kolaborasi, Mereka yang bermain dengan subsidi negara adalah musuh rakyat dan harus dihukum seberat-beratnya,” seru Presiden dengan nada tinggi.
Pemerintah, kata Prabowo, telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp402,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 untuk mendukung ketahanan energi nasional. Dana ini akan digunakan untuk subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga penyediaan listrik ke desa-desa.
“Ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Jangan sampai dana sebesar itu justru menjadi bancakan segelintir orang tamak yang tidak punya hati nurani,” tegas orang nomor wahid di Indonesia.
Selain menyasar mafia BBM, Prabowo juga menyoroti praktik curang di level SPBU yang kerap “bermain mata” dalam pendistribusian BBM subsidi. SPBU nakal diketahui menjual BBM subsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak, bahkan kepada pelaku industri atau penimbun.
“Kepada pemilik dan operator SPBU, saya peringatkan hentikan permainan kotor ini, negara tidak akan tinggal diam. Siapa pun yang ketahuan bermain dengan BBM subsidi akan kami tindak tegas,” ujar Prabowo, menambahkan bahwa pengawasan akan diperketat dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga termasuk awak media cetak dan online.
Masyarakat di berbagai pelosok sudah terlalu lama menjadi korban permainan curang dalam penyaluran BBM subsidi. Kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU, antrian panjang, hingga harga yang melonjak di tingkat pengecer dan Mafia BBM subsidi yang menampung segingy menjadi bukti nyata bahwa sistem penyaluran masih bocor.
“Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Kalau ada permainan dan penggelapan subsidi, berarti kita gagal menunaikan amanat konstitusi. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Saya minta semua pihak waspada, dan laporkan jika melihat penyimpangan,” pungkas Presiden.
Subsidi Energi Harus Kembali ke Tujuan Awal dengan langkah tegas ini, Presiden Prabowo bertekad untuk mengembalikan makna sejati dari subsidi, yakni sebagai bantuan negara untuk rakyat miskin, bukan sebagai alat memperkaya diri bagi oknum yang serakah. Kini bola ada di tangan APH, Kementerian ESDM, Pertamina, dan seluruh pengawas lapangan.
Tidak ada tempat bagi mafia dan pengkhianat bangsa dalam sistem subsidi BBM nasional. Presiden sudah berbicara. Kini saatnya bertindak dan APH jangan tutup mata dan pura-pura tidak tahu.@Red.
