Mafia Solar Subsidi Merajalela, Oknum Polisi Diduga Jadi Penonton Bayaran, Setoran Lancar, Penindakan Mandek
BONE — WARTA POLRI | Mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali bermain di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Parahnya, aktivitas ilegal yang merugikan negara ini diduga dilakukan secara terang-terangan, bahkan dengan pengawalan tak resmi dari oknum aparat penegak hukum yang justru diduga berperan sebagai penonton bayaran. Selasa,5/9/2025.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa praktik pengiriman solar subsidi ke wilayah Sulawesi Tenggara melalui jalur perairan Tanjung Pallette, Bone, kembali marak. Aktivitas ini dikabarkan dikendalikan dari Siwa, Kabupaten Wajo, dan telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tanpa adanya penindakan tegas dari aparat kepolisian setempat.
“Ini malam mau mengirim lewat Pallette, ada dua kapal mau masuk,” ujar seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sumber lapangan, kegiatan ini tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya “setoran” ke pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparat. Dugaan ini semakin menguat karena hingga kini, tidak ada satupun penangkapan atau pembongkaran besar-besaran terhadap jaringan mafia BBM subsidi di kawasan tersebut.
Fenomena pembiaran ini menimbulkan kecurigaan publik. Beberapa aktivis anti-korupsi dan pegiat lingkungan menilai bahwa aparat penegak hukum telah gagal menjalankan fungsinya, atau bahkan terlibat langsung dalam jaringan mafia solar subsidi.
“Kalau setoran lancar, aparat pura-pura buta. Ini bukan rahasia lagi. Tapi rakyat menderita, negara dirugikan miliaran rupiah. Ini pengkhianatan,” tegas seorang aktivis di bone.
Mereka mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret. Pembersihan internal aparat kepolisian harus menjadi prioritas, termasuk penyelidikan terhadap oknum-oknum yang terindikasi menerima aliran dana dari para pelaku mafia BBM.
Dugaan pembiaran ini jelas bertentangan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi adalah kejahatan serius terhadap rakyat dan negara.
Presiden bahkan meminta jajaran aparat, baik TNI maupun Polri, untuk menindak tegas tanpa pandang bulu seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi.
Jika kepolisian di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, terbukti abai atau terlibat, maka ini dapat menjadi tamparan keras terhadap wibawa institusi Polri di mata publik.
Pengiriman solar subsidi menggunakan jalur laut diduga dilakukan secara rutin pada malam hari, memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil dan dermaga nelayan di Tanjung Pallette. Modus ini didesain agar sulit terpantau oleh wartawan dan LSM.
Kapal-kapal kecil bermuatan drum solar subsidi dan jerigen disebut-sebut sudah menunggu di perairan, siap angkut menuju wilayah Sulawesi Tenggara.
Warga sekitar pun merasa resah karena selain mencoreng nama daerah, aktivitas ini berpotensi menciptakan konflik sosial jika tidak segera ditindak. Bahkan, beredar kabar bahwa ada pihak tertentu yang sengaja membungkam warga dengan iming-iming uang atau ancaman di takut-takuti.
Ada beberapa tuntutan publik terhadap pihak kepolisian dan pemerintah terkait.
1. Kapolda Sulsel segera turun tangan dan bersihkan internal dari oknum yang bermain.
2. Usut tuntas jaringan mafia BBM subsidi dari Bone hingga Wajo, termasuk yang beroperasi di jalur laut.
3. Presiden Prabowo diminta kirim Tim Khusus ke Sulawesi Selatan untuk audit BBM subsidi dan penegakan hukum.
4. Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di wilayah Indonesia Timur.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Rakyat berhak mendapatkan BBM subsidi secara adil dan merata, bukan dikuasai oleh segelintir orang yang bermain busuk di atas penderitaan masyarakat.@Red.
