SKANDAL DANA DESA INDO BANUA, Kepala Desa Diduga Monopoli Proyek, Jabatan Strategis Dipegang Anak Kandung, Masyarakat Teriakkan Tindakan Inspektorat dan Periksa Kepala Desa
MAMASA – WARTA POLRI | Kabupaten Mamasa kembali diguncang isu serius menyangkut pengelolaan Dana Desa di Desa Indo Banua, Kecamatan Mambi, Sulawesi Barat. Praktik yang diduga sarat nepotisme dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kepala Desa kini menjadi sorotan tajam warga, yang merasa hak-hak mereka sebagai penerima manfaat Dana Desa dipermainkan oleh elit kekuasaan lokal. Sabtu,20/9/2025.
Masyarakat menilai pengelolaan proyek dan alokasi dana desa selama ini hanya menjadi ladang kekuasaan segelintir orang dalam lingkaran Kepala Desa. Salah satu hal paling mencolok yang diungkapkan oleh narasumber kepada salah satu media adalah praktik monopoli proyek desa yang dikendalikan penuh oleh Kepala Desa dan keluarganya sendiri.
“Koordinator proyek lapangan itu anaknya sendiri. Bendahara desa juga anak kandung Kepala Desa. Lalu di mana letak transparansi dan akuntabilitasnya, ini jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan,” ujar sumber yang identitasnya sengaja kami rahasiakan.
Ia menambahkan bahwa seolah tidak ada pengawasan dari pihak manapun, sehingga semua jalur pengambilan keputusan maupun pengelolaan dana strategis dikuasai oleh keluarga inti Kepala Desa. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar akan adanya praktik nepotisme dan manipulasi administrasi dalam proses pencairan serta pelaksanaan proyek desa.
Selain pengelolaan dana yang dinilai tidak transparan, warga juga mengeluhkan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan. Proyek pembangunan lapangan voli yang berasal dari anggaran Dana Desa Tahun 2025 dilaporkan mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan hingga saat ini.
“Dana sudah dicairkan, tapi lapangan voli tidak selesai. Yang kami lihat cuma tanah rata dan tiang berdiri. Ini proyek untuk masyarakat atau untuk siapa,” tutur warga lain dengan nada kesal.
Kondisi jalan menuju Desa Indo Banua juga dikabarkan mengalami kerusakan parah, namun belum terlihat ada upaya perbaikan meski anggaran Dana Desa tiap tahun terus bergulir.
Kekesalan masyarakat bertambah karena hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi maupun tindakan nyata dari pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), ataupun aparat penegak hukum. Warga menilai instansi terkait terkesan tutup mata dan tidak peka terhadap berbagai persoalan nyata yang dialami masyarakat.
“Kami hanya ingin keadilan. Kami bukan minta lebih. Kami hanya ingin Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk memperkaya keluarga sendiri,” tegas warga lainnya yang turut memberikan keterangan.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda desa kini mulai bergerak untuk mendesak Inspektorat Kabupaten Mamasa serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera turun tangan memeriksa dugaan penyimpangan tersebut. Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa selama lima tahun terakhir, termasuk keterlibatan anggota keluarga Kepala Desa dalam struktur pemerintahan desa.
“Kalau dibiarkan, ini akan jadi budaya korupsi turun-temurun. Dana Desa itu uang negara, uang rakyat. Bukan milik keluarga Kepala Desa. Jangan ada pembiaran, kami siap lapor ke pusat kalau perlu,” ungkap tokoh pemuda desa.
Sorotan tajam terhadap Kepala Desa Indo Banua bukanlah isapan jempol belaka. Masyarakat kini menanti ketegasan pemerintah kabupaten dan aparat hukum dalam merespons laporan ini. Jika tidak, ketidakpercayaan terhadap sistem akan makin meluas, dan korban sesungguhnya adalah rakyat desa yang sejatinya menjadi penerima manfaat program Dana Desa.
Sudah saatnya hukum berdiri tegak, dan aparat pengawasan menunjukkan keberpihakan pada rakyat bukan pada penguasa lokal yang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi dan keluarga.@Ayu/Red.
