Jaringan Aktivis Mamasa Gedor BKN, Jangan Jadi Mesin Nepotisme Tunda Pertek Esalon II Mamasa
MAMASA — WARTA POLRI | Suara perlawanan dari pegiat antikorupsi kembali menggema di Bumi Kondosapata. Jaringan Aktivis Mamasa (JAM) menegaskan sikap kerasnya terhadap Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dinilai terlalu terburu-buru menurunkan Pertimbangan Teknis (Pertek) terkait pelantikan pejabat Eselon II Kabupaten Mamasa. Sabtu,25/10/2025.
Dalam pernyataannya, Tambrin, salah satu juru bicara JAM, menilai langkah tergesa-gesa itu justru akan menyeret BKN dalam pusaran nepotisme, kolusi, dan korupsi yang kini mulai mengakar dalam proses job fit di Kabupaten Mamasa.
“Ketika Pertek turun, itu sama saja BKN memberi stempel resmi pada praktik nepotisme. Kami tidak akan diam melihat lembaga negara ikut melanggengkan penyimpangan moral kekuasaan,” tegas Tambrin dengan nada tinggi.
Tambrin menjelaskan bahwa pihaknya mencermati adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Mamasa. Menurutnya, praktik nepotisme kini mulai tampak jelas dalam tahapan rekrutmen dan penempatan pejabat publik.
“Nepotisme adalah pintu masuk kehancuran tata kelola pemerintahan. Ketika posisi publik diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau kepentingan pribadi bukan karena kompetensi dan integritas maka prinsip meritokrasi telah mati,” tegasnya lagi.
Ia melanjutkan, setelah nepotisme dibiarkan, kolusi akan tumbuh menjadi jembatan pengaman antar oknum pejabat. Dari situlah, praktik korupsi menjadi tujuan akhir yang tak terelakkan.
“Nepotisme membuka pintu, kolusi membangun jembatan, dan korupsi adalah tujuannya. Ketiganya adalah rantai busuk penyalahgunaan kekuasaan yang menggerogoti uang rakyat,” ujar Tambrin penuh keprihatinan.
Melihat kondisi ini, Jaringan Aktivis Mamasa dengan tegas menyerukan kepada BKN untuk meninjau ulang hasil job fit Eselon II di Kabupaten Mamasa, bahkan jika perlu membatalkan seluruh proses dan mengulangnya dengan panitia seleksi (pansel) yang benar-benar berintegritas dan independen.
“Kami meminta BKN tidak hanya menjadi pemberi pertek, tapi mengambil alih langsung peran pansel bila memungkinkan. Jangan biarkan sistem seleksi di Mamasa dikendalikan oleh kepentingan politik lokal,” tegas Tambrin.
Tak hanya kepada BKN, Tambrin juga menyerukan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar tidak terburu-buru memberikan rekomendasi dalam proses rotasi jabatan di lingkup Pemkab Mamasa, terutama untuk posisi strategis seperti Inspektur Daerah.
“Kami minta Bapak Gubernur Sulbar menahan diri. Polemik job fit di Mamasa belum selesai, apalagi pertek belum turun. Jangan beri legitimasi terhadap proses yang cacat etika dan berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Jaringan Aktivis Mamasa menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar protes, melainkan panggilan moral untuk mengembalikan marwah pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami berdiri atas nama rakyat Mamasa yang menolak segala bentuk penyimpangan. BKN dan Pemprov Sulbar harus menunjukkan komitmen terhadap asas transparansi, akuntabilitas, dan integritas publik. Jangan biarkan Mamasa jadi laboratorium nepotisme,” pungkas Tambrin keras.@Ayu/Red.
