Kepala Desa Salukadi Klarifikasi Sorotan LSM LPKPK, Papan Proyek Tidak Dipasang Karena Belum Ada Pekerjaan, Bukan Karena Tidak Transparan
MAMASA — WARTA POLRI | Polemik terkait proyek desa di Salukadi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, akhirnya mendapat titik terang. Setelah sempat menjadi sorotan dari salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPKPK, Kepala Desa Salukadi, Sikman Nalwandi, angkat bicara memberikan hak jawab dan klarifikasi atas dugaan tidak transparannya pengelolaan proyek dana desa (ADD). Senin,6/10/2025.
Sebelumnya, salah satu anggota LSM-LPKPK, mendapatkan bojoran dari masyarakat berinisial Amos, sehingga anggota menyampaikan kritik kepada pemerintah desa terkait tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Hal ini dianggap sebagai bentuk tidak transparansi pengelolaan dana desa. Namun, setelah dilakukan klarifikasi oleh media ini, Kepala Desa Salukadi membantah tudingan tersebut.
“Kami tidak memasang papan proyek pada saat itu karena memang pekerjaan belum dimulai. Hal ini disebabkan pencairan ADD tahap kedua tahun 2025 yang belum terealisasi,” tegas Sikman saat ditemui wartawan pada Senin,6 Oktober 2025 dini hari di kantor Desa Salukadi.
Sikman menambahkan bahwa papan proyek sebenarnya telah disiapkan dan sudah dipasang ketika pekerjaan mulai berjalan. Ia juga menegaskan bahwa pihak desa tetap menerima dan merespons dengan baik setiap masukan atau kritik yang datang dari masyarakat maupun lembaga sosial kontrol.
“Saya menghargai semua bentuk kritik, baik dari LSM, media, maupun masyarakat setempat. Itu menandakan bahwa mereka peduli terhadap jalannya pemerintahan desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Salukadi, Kuarsen, turut memberikan tanggapan atas polemik ini. Ia menilai bahwa semua kegiatan desa selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai hasil musyawarah bersama.
“Setiap kegiatan yang kami laksanakan di desa ini adalah hasil kesepakatan bersama, baik antara perangkat desa, BPD, maupun masyarakat. Kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga transparansi tetap terjaga,” ujarnya.
Tidak hanya itu, beberapa warga yang ditemui awak media juga menyampaikan pandangan positif terhadap kinerja pemerintah desa di bawah kepemimpinan Sikman Nalwandi.
“Semenjak Pak Sikman jadi kepala desa, kami merasa semua sudah berjalan sesuai prosedur. Beliau juga sangat dekat dengan masyarakat, baik saat senang maupun susah,” ungkap seorang warga.
Dengan adanya klarifikasi dari pihak pemerintah desa, dukungan dari BPD, dan testimoni warga, polemik terkait papan proyek yang sempat menjadi sorotan mulai menemukan titik terang. Namun demikian, hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.
Kritik dan saran dari lembaga masyarakat, media, dan warga harus tetap dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan yang sehat, demi pembangunan desa yang lebih baik dan akuntabel ke depannya.@Ayu/Red.
