Korupsi Dana BUMN oleh Hendri CH. Bangun, Kejahatan yang Tak Terungkap, Aparat Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
JAKARTA — WARTA POLRI | Korupsi dana BUMN yang melibatkan Hendri CH. Bangun beberapa waktu lalu, yang sebelumnya dialokasikan untuk program pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), menjadi sebuah kasus yang mengusik nurani. Dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas wartawan tersebut ternyata dirampok oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Ironisnya, meski sudah dilaporkan dan diselidiki oleh sejumlah pihak, termasuk organisasi pers terkemuka, Hendri CH. Bangun masih melenggang bebas tanpa ada tindakan hukum yang jelas. Sabtu,8/2/2025.
Kasus ini bermula ketika dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disalurkan untuk mendanai kegiatan pelatihan dan uji kompetensi wartawan. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk membantu profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugasnya, namun kenyataannya, sebagian dana tersebut diduga diselewengkan oleh Hendri CG. Bangun, seorang tokoh yang memiliki koneksi kuat dalam dunia Kewartawanan. Hingga kini, pelaku utama korupsi ini belum diproses secara hukum, meski laporan telah diajukan oleh beberapa organisasi pers.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang telah berulang kali menyuarakan agar kasus ini dituntaskan, mengungkapkan keprihatinannya. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan dunia pers yang selama ini berjuang untuk memperoleh kebebasan informasi. Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini, tidak ada perkembangan yang signifikan. Seolah-olah aparat penegak hukum tidak berdaya atau bahkan tidak peduli dengan kasus ini,” ujar Wilson dengan nada kecewa.
Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, terlihat enggan bertindak tegas terhadap kasus ini. Ada kesan seakan-akan mereka menutup mata dan telinga, berpura-pura tidak mengetahui adanya kejahatan besar yang merugikan negara dan rakyat ini. Padahal, transparansi anggaran dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam menjalankan program yang berhubungan dengan uang negara.
Tidak hanya masyarakat yang merasa kecewa, namun banyak pihak dari dunia pers yang merasa dirugikan oleh kasus ini. Mereka merasa bahwa praktik korupsi ini akan semakin memperburuk citra media di mata publik, apalagi uang yang diselewengkan semula bertujuan untuk memperkuat kualitas pemberitaan. Akibatnya, banyak wartawan yang merasa frustrasi karena kesempatan untuk mengikuti program kompetensi menjadi terhambat.
Tindakan aparat penegak hukum yang terkesan pura-pura tidak tahu ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Apakah benar hukum di negeri ini hanya berlaku bagi mereka yang lemah dan tak berkuasa? Atau apakah ada pihak-pihak tertentu yang terlindungi sehingga mereka bisa terus melenggang bebas tanpa takut akan hukuman?
Hendri CH. Bangun yang tadinya sebagai ketua PWI Pusat Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan beberapa pihak penting dalam BUMN, kini menjadi simbol betapa buruknya praktik korupsi yang merusak sektor publik. Untuk itu, publik menuntut agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas. Jangan biarkan kasus ini semakin terpendam, karena kepercayaan rakyat terhadap aparat hukum sangat tergantung pada bagaimana mereka menyelesaikan kasus seperti ini.
Di tengah ancaman bagi dunia pers dan kerugian negara yang semakin besar, masyarakat berharap agar proses hukum tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar menjadi pangkal keadilan bagi semua pihak, tanpa terkecuali termasuk Hendri CH Bangun.@Red.
