Mafia BBM Subsidi Terungkap di SPBU 24345107 Menggala, Polisi Cuma Jadi Penonton, Dugaan Kolusi dengan Pihak Dinas dan Polri Terus Menguat
LAMPUNG – WARTA POLRI | Dugaan pelanggaran serius terkait distribusi BBM subsidi di SPBU 24345107, Jalan Lintas Timur Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, semakin menguat. Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan (LBH PKR) mendapati temuan yang mencurigakan terkait pengecoran minyak subsidi jenis solar dan pertalite di SPBU tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Daerah LBH PKR, Joni Sanjaya, menegaskan bahwa ada dugaan kuat bahwa pihak SPBU berkolusi dengan oknum dari Dinas terkait dalam mengatur permainan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Senin,3/2/2025.
Berdasarkan laporan yang diterima, ditemukan bukti bahwa pengurusan kuota BBM subsidi atas nama Gapoktan Pendowo Asri adalah fiktif. Menurut Joni, hal ini mencuat setelah petani dari Gapoktan Pendowo Asri, yang seharusnya menggunakan alat berat traktor roda empat, ternyata hanya menggunakan traktor mini dan alat panen seperti junder dan hentrqktor mini yang jelas tidak sesuai dengan kebutuhan untuk pengolahan sawah.
“Ini jelas ada permainan yang melibatkan pihak SPBU dan beberapa oknum dinas. Mereka telah memanipulasi data pengadaan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi, dengan mengatasnamakan petani,” kata Joni Sanjaya dengan tegas. “Ada potensi besar bahwa mereka melakukan tindakan ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat banyak,” tambahnya.
Joni juga menyoroti lambannya respon dari pihak kepolisian yang dinilai hanya menjadi penonton dalam kasus ini, meskipun dugaan pelanggaran yang terjadi sudah sangat jelas. Pihak LBH PKR berencana untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini dan mendalami lebih lanjut untuk menemukan bukti-bukti yang lebih kuat.
“Kami akan terus mendalami kasus ini dan jika ditemukan bukti yang cukup, kami akan melaporkannya ke pihak berwenang. Kami berharap aparat kepolisian dan instansi terkait segera menyelidiki dan menindak pelaku yang terlibat,” ujar Joni Sanjaya, Ketua DPD LBH PKR.
Masyarakat pun menantikan langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus mafia BBM subsidi ini. Jika tidak segera ditindak, kasus ini berpotensi merusak sistem distribusi BBM subsidi yang sangat dibutuhkan oleh petani kecil dan masyarakat umum. Pemerintah harus bertindak tegas agar keadilan benar-benar ditegakkan.@Red.