Mafia PETI Masih Berkuasa di Sumbar, Diduga Setoran Lancar Penegak Hukum Diam dan Jadi Penonton
PASBAR — WARTA POLRI | Aksi penambang emas ilegal tanpa izin (PETI) di Pasaman Barat, Sumatera Barat, masih terus berlangsung meski sudah banyak upaya hukum untuk menanggulanginya. Praktik ilegal ini tidak hanya mengancam lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan pihak penegak hukum dalam memberantasnya. Dugaan bahwa para mafia PETI ini telah memiliki jaringan yang kuat hingga ke jajaran penegak hukum semakin berkembang, membuat banyak pihak mempertanyakan keseriusan dalam menindak tegas aktivitas ilegal tersebut.
Para mafia PETI yang selama ini telah merajalela di Pasaman Barat bahkan berani beroperasi tanpa takut dengan hukuman, karena mereka merasa kebal hukum. Bukti ini semakin menguat dengan adanya dugaan kerja sama antara pihak penegak hukum dan mafia PETI, yang tampaknya saling melindungi kepentingan satu sama lain. Bahkan, tidak hanya mafia PETI, fenomena ini diduga juga melibatkan jaringan narkoba yang makin memperkeruh kondisi keamanan di wilayah tersebut.
Polemik ini semakin mencuat setelah Kapolda Sumatera Barat, Tedi Minahasa, yang juga adalah Mafia jaringan narkoba akhirnya di pecat dari kepolisian. Sampai kapoda sekarang juga tidak ada tindakan alias mandul sebelumnya dikenal kini justru terlihat ‘tunduk’ dan terkesan tidak bergerak menindak mafia PETI yang terus berkembang. Bukan hanya di Pasaman Barat, penambangan ilegal ini sudah menjadi masalah besar yang merambah ke daerah lain di Sumatera Barat. Para pelaku PETI bekerja dengan begitu terorganisir, memiliki peralatan lengkap, dan bahkan menguasai wilayah yang seharusnya dilindungi.
“Para mafia ini bekerja dengan sistem yang sangat rapi, seolah mereka punya perlindungan hukum. Padahal jelas-jelas mereka merusak lingkungan dan melanggar hukum, tapi mengapa tidak ada tindakan tegas?” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. “Kami sudah terlalu lama jadi saksi bisu dari kekuatan mafia PETI ini. Kami sudah melaporkan, tapi tidak ada yang terjadi.
Ironisnya, pihak aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya bertindak sebagai penjaga kedamaian dan keamanan justru terkesan hanya menjadi penonton. Beberapa laporan dari warga setempat menyebutkan bahwa APH lebih memilih untuk ‘diam’ dan tidak memberikan perhatian serius terhadap aktivitas PETI yang terus berkembang, bahkan memanfaatkan ketidakpedulian ini untuk mencari keuntungan pribadi.
Melihat kondisi ini, berbagai kalangan mulai menyuarakan kekecewaannya. Aktivis lingkungan, anggota legislatif, dan masyarakat umum mulai mempertanyakan keberanian Kapolda Sumatera Barat dan jajarannya untuk bertindak tegas dalam memberantas mafia PETI yang sudah begitu jelas merugikan negara dan masyarakat. Selain dampak lingkungan yang sudah tak terelakkan, kerugian ekonomi akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi PETI juga semakin besar.
“Ini bukan hanya masalah kecil, ini adalah masalah besar yang melibatkan banyak pihak. Tidak hanya mafia PETI yang harus ditindak, tapi juga pihak yang diduga melindungi mereka,” tegas seorang aktivis lingkungan yang juga menyoroti peran mafia narkoba dalam permainan ilegal tersebut. “Kita sudah tidak bisa hanya diam. Semua pihak harus bergerak bersama untuk menghentikan kerusakan ini.
Pada akhirnya, masyarakat berharap agar Kapolda Sumatera Barat dan aparat penegak hukum lainnya dapat segera bertindak tegas dalam memberantas mafia PETI dan seluruh jaringan ilegal lainnya yang merusak bumi. Jika tidak, maka kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang terus berkembang di Sumatera Barat hanya akan menjadi beban yang semakin berat. Tindakan tegas terhadap para mafia PETI adalah langkah pertama yang harus segera dilakukan untuk memulihkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.@Red.
