Penolakan Terhadap Pembangunan PLTS di Danau Singkarak Semakin Menguat, Warga Masyarakat dan Tokoh Lokal Tuntut Pemerintah Pusat Tinjau Kembali Proyek Strategis Nasional
SUMBAR — WARTA POLRI | Penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Danau Singkarak, Sumatera Barat, sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat terus bergulir. Pada 27 Januari 2025, tepat pada acara Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang diadakan di kediaman salah satu warga Jambak, Suku Jambak yang berada di Nagari Padang Laweh Malalo menyampaikan penolakan mereka dengan tegas.
Acara tersebut, yang dihadiri oleh warga setempat dan tokoh masyarakat, juga menjadi momen penting bagi Datuk Majo Datuk, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri, untuk mengungkapkan keberatannya terhadap rencana pembangunan PLTS di kawasan Danau Singkarak. Beliau yang juga merupakan tokoh adat dan pemimpin suku Jambak, menyatakan bahwa proyek tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan serta ekosistem Danau Singkarak, yang selama ini telah menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitar. Selasa, 28/1/2025.
Menurut Datuk Majo, pembangunan PLTS di wilayah tersebut tidak hanya akan merusak keindahan alam dan mengancam kelestarian danau, tetapi juga akan merusak mata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan dari danau tersebut. Selain itu, masyarakat setempat khawatir bahwa keberadaan proyek tersebut dapat mengganggu ekosistem yang telah terpelihara dengan baik sejak zaman nenek moyang mereka.
“Danau Singkarak bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya kami. Kami meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dengan serius dampak yang ditimbulkan terhadap generasi mendatang dan kelestarian lingkungan di sekitar danau ini,” tegas Datuk Majo dalam sambutannya.
Suku Jambak, yang selama ini dikenal sebagai penjaga adat dan budaya di kawasan Danau Singkarak, menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung proyek tersebut jika dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar tidak dipertimbangkan secara menyeluruh.
Masyarakat setempat juga berharap agar Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Sumatera Barat dapat mendengarkan aspirasi mereka. Mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem Danau Singkarak yang telah menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan Sumatera Barat dan kekayaan alam Indonesia.
“Masyarakat dan nelayan sekitar danau berharap ada solusi yang lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan mata pencaharian kami. Kami tidak ingin generasi mendatang kehilangan salah satu aset alam yang sudah ada sejak zaman dahulu,” ujar salah seorang nelayan yang turut hadir dalam acara tersebut.
Seiring dengan terus berkembangnya penolakan ini, masyarakat berharap agar dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan warga sekitar dapat dilakukan, untuk mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak tanpa merusak lingkungan dan ekosistem Danau Singkarak.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat diharapkan dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal yang sudah menjaga danau ini selama bertahun-tahun. Kini, perhatian kepada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait proyek besar seperti PLTS yang direncanakan.
Penolakan ini semakin menguat dan menjadi perhatian banyak pihak, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang serius dalam perencanaan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga pada kelestarian alam dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.@Eva/Red.