Polri yang Seharusnya Melindungi Masyarakat, Justru Menjadi Ancaman, Kritik Pedas Yeni Wahid terhadap Penyelewengan Kekuasaan dan Kekerasan Aparat Kepolisian

JAKARTA — WARTA POLRI | Yeni Wahid, salah satu putri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap peran dan tindakan institusi kepolisian di Indonesia. Bagi Yeni Wahid, salah satu keputusan besar Gus Dur dalam menegakkan demokrasi di Indonesia adalah langkah berani untuk memisahkan institusi Polri dari TNI. Keputusan yang dilakukan pada masa Gus Dur tersebut, menurutnya, tidaklah mudah, mengingat dulu aparat TNI dan Polri berada dalam satu komando yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan.

Gus Dur, dengan kejernihan pemikirannya, menjelaskan bahwa Polri adalah sebuah institusi sipil yang memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat. Namun, kenyataannya saat ini, Polri justru menjadi sumber ancaman bagi masyarakat. Fenomena ini membuat Yeni Wahid sangat prihatin dan merasa perlu untuk mengingatkan publik akan situasi yang semakin memprihatinkan ini. Senin,10/2/2025.

“Seharusnya, polisi adalah pelindung masyarakat. Namun, kenyataannya saat ini banyak aparat yang malah menjadi ancaman, bahkan lebih buruk lagi, melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat yang tidak bersalah,” kata Yeni Wahid dalam sebuah wawancara eksklusif.

Kritik terhadap Polri semakin menguat dengan adanya berbagai laporan kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Amnesty International mencatat bahwa pada tahun 2024 saja, terdapat 116 kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, termasuk 29 kasus yang berujung pada pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killings. Lebih mengerikan lagi, 26 kasus di antaranya melibatkan penyiksaan dan tindakan kejam terhadap masyarakat.

Kasus-kasus seperti yang menimpa Gama Ruzkinata, seorang siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi, warga Palangkaraya, dan Budiono, seorang saksi pelapor, adalah contoh nyata bagaimana institusi yang seharusnya melindungi malah justru berperan sebagai penindas. Mereka semua menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Fenomena yang terjadi ini menunjukkan bahwa meskipun institusi TNI telah belajar dari kesalahan masa lalu dan memilih untuk tidak terlibat dalam urusan politik, Polri justru semakin mengkhawatirkan. “Saat ini, kita melihat Polri semakin jauh dari tujuannya sebagai pelindung masyarakat, malah menjadi ancaman bagi mereka yang seharusnya mereka lindungi,” ujar Yeni Wahid dengan tegas.

Yeni Wahid juga menekankan bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sah, tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan. Ia mengingatkan bahwa Gus Dur, dalam pandangannya, selalu berjuang untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ia berharap bahwa semangat tersebut harus tetap dijaga dan diperjuangkan, termasuk dalam reformasi kepolisian.

Di akhir wawancara, Yeni Wahid mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan mengkritik institusi yang seharusnya menjaga kedamaian dan keadilan. Ia percaya bahwa tanpa pengawasan dari publik, aparat kepolisian akan terus menerus melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan rakyat.

“Sudah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan reformasi Polri, agar institusi ini kembali pada fungsinya yang sesungguhnya: melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan malah menindas mereka,” pungkas Yeni Wahid.@Red.