Skandal Memalukan, Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK Usai Pamer Citra Bersih di Publik

MAKASSAR — WARTA POLRI | Drama korupsi kembali mencoreng wajah birokrasi daerah. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, yang selama ini kerap melontarkan narasi tentang integritas, komitmen pelayanan, dan janji bersih dari praktik korupsi. Namun, ironi menyakitkan justru terjadi: di balik retorika “pelayan rakyat”, Abdul Aziz kini terjerat kasus korupsi dan tengah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juma’at,8/8/2025.

Abdul Aziz ditangkap pada Rabu malam, tak lama setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan dalam rangkaian operasi penindakan KPK yang telah memantau pergerakan sang bupati selama beberapa waktu terakhir. Setelah proses awal pemeriksaan di Polda Sulsel, Abdul Aziz dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada sore hari ini untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Yang membuat kasus ini begitu disorot bukan hanya soal tindakan korupsi itu sendiri, melainkan karena gaya komunikasi publik Abdul Aziz yang selama ini terkesan seolah-olah dirinya adalah simbol pejabat muda yang bersih, progresif, dan transparan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menekankan pentingnya akuntabilitas dan reformasi birokrasi di tubuh pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.

Namun, kenyataan di balik layar rupanya jauh berbeda. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari sumber penegak hukum, dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Aziz berkaitan dengan pengaturan proyek-proyek infrastruktur di Kolaka Timur yang diduga sarat praktik suap dan gratifikasi. Sejumlah rekanan proyek swasta dikabarkan telah memberikan uang pelicin demi mendapatkan proyek-proyek strategis di daerah tersebut.

Publik Sulawesi Tenggara dikejutkan oleh penangkapan ini. Banyak yang merasa dikhianati oleh perilaku Abdul Aziz yang selama ini tampil sebagai pemimpin muda berintegritas, namun di lapangan justru menunjukkan pola-pola klasik gaya mafia birokrasi mengatur tender, mengondisikan proyek, dan diduga menerima setoran dari kontraktor tertentu.

Seorang sumber internal di lingkungan Pemkab Kolaka Timur, yang enggan disebut namanya, menyebutkan bahwa “sudah lama ada kecurigaan” terhadap aktivitas Abdul Aziz. “Tapi kami tak punya bukti. Dia sangat rapi. Selalu bicara soal moral dan agama, tapi faktanya malah dia yang paling rakus,” ujarnya.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Abdul Aziz. Lembaga antirasuah itu belum secara resmi mengumumkan status hukum sang bupati, namun berdasarkan pola penangkapan dan urgensi proses pemeriksaan, besar kemungkinan penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

Juru Bicara KPK, saat dikonfirmasi awak media, mengatakan bahwa detail kasus akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat. “Yang bersangkutan diamankan dalam rangka pemeriksaan awal. KPK akan sampaikan perkembangannya segera setelah proses awal ini rampung,” ujarnya.

Penangkapan Abdul Aziz juga menjadi tamparan bagi Partai NasDem, yang selama ini mengusung semangat perubahan dan perlawanan terhadap korupsi. Belum ada pernyataan resmi dari DPP NasDem terkait penangkapan kadernya ini, namun tekanan publik agar partai bersikap tegas terhadap anggotanya yang bermasalah semakin menguat.

Di media sosial, warganet ramai-ramai menyuarakan kekecewaan. Banyak yang menyebut Abdul Aziz sebagai contoh “pejabat munafik” berbicara soal rakyat, namun sibuk memperkaya diri.

Kasus Abdul Aziz menjadi bukti bahwa pencitraan bukanlah jaminan integritas. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, publik semakin cerdas memilah antara retorika dan realitas. Penangkapan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik lainnya agar berhenti mempermainkan kepercayaan rakyat. KPK telah membuktikan bahwa siapapun yang mencoba menutupi kejahatan di balik topeng moralitas, pada akhirnya akan menghadapi hukum.@Red.