SPBU Wotu “Kebal Hukum” Pelangsir Solar Subsidi Bebas Beroperasi, Polres Lutim Dituding Tutup Mata
WOTU – WARTA POLRI | Di tengah gencarnya razia mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di berbagai daerah, masyarakat justru dibuat tercengang dengan fakta di lapangan. SPBU Wotu, salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang berada di Kabupaten Luwu Timur, kembali menjadi sorotan tajam setelah kedapatan secara terang-terangan melayani pelangsir solar subsidi menggunakan mobil panther dan truk bermuatan jeriken.
Fenomena ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, tetapi juga seakan menampar keras komitmen Kapolda Sulsel yang sebelumnya telah mengeluarkan instruksi tegas untuk menertibkan semua SPBU yang nakal dan menghentikan praktik mafia BBM subsidi.
Dalam instruksinya, Kapolda menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi, termasuk jika terdapat keterlibatan oknum aparat kepolisian sekalipun. Namun apa yang terjadi di SPBU Wotu justru seolah mencerminkan bahwa instruksi tersebut hanya angin lalu bagi sebagian pihak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, serta bukti-bukti visual di lapangan, terlihat jelas bahwa SPBU Wotu masih dipenuhi kendaraan pelangsir yang secara terang-terangan mengisi solar subsidi dalam jumlah besar. Aktivitas ini berlangsung hampir tanpa hambatan, bahkan di saat razia sedang gencar dilakukan di wilayah lain.
“Ini sudah keterlaluan. Kami warga biasa susah mendapatkan solar subsidi, tapi pelangsir bisa dengan bebas antre dan mengisi tanpa pengawasan. Ke mana aparat penegak hukum,” ujar salah satu warga setempat yang kecewa.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan dan amarah masyarakat yang menilai bahwa penyalahgunaan BBM subsidi di Luwu Timur, khususnya di SPBU Wotu, masih sangat marak dan tidak ditindak serius oleh pihak kepolisian setempat. Polres Luwu Timur pun kini menjadi sorotan, karena dianggap gagal atau bahkan menutup mata terhadap praktik yang merugikan negara dan rakyat kecil.
“Masyarakat berhak bertanya apakah Kapolres Luwu Timur benar-benar serius menangani kasus ini. Atau hanya sekadar menjalankan formalitas demi citra,” tegas seorang tokoh masyarakat yang ikut menyoroti kasus ini.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SPBU Wotu mengenai praktik pelangsiran solar subsidi yang terjadi di lokasi mereka. Publik menuntut transparansi dan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran ini.
Masyarakat berharap agar kasus ini tidak berakhir di meja formalitas atau dijadikan ajang perbincangan belaka. Kapolda Sulsel diminta untuk turun langsung memantau kinerja jajarannya, dan memastikan bahwa instruksi yang telah dikeluarkan bukan hanya sekadar seruan kosong.
Jika tidak, maka publik patut curiga apakah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi pelaku pelangsiran solar subsidi di SPBU Wotu. Atau lebih parah lagi, apakah hukum sudah benar-benar tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah.
Kasus ini bukan hanya soal BBM subsidi, tapi soal keadilan dan keberanian aparat penegak hukum untuk membersihkan mafia yang sudah lama mengakar. Warga Luwu Timur menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji.@Red.
